Kepala Sekolah SDN Marengan Daya 1 Sumenep Diduga Paksa Wali Murid Ikut Study Tour ke Luar Kota
Fhoto/metro nasional/redaksi/mastoSumenep,05-05-2025 Sejumlah wali murid SDN Marengan Daya 1, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, mengeluhkan kebijakan Kepala Sekolah yang diduga memaksa mereka untuk mengikuti program study tour ke luar kota. Program yang rencananya digelar dalam waktu dekat itu disebut mewajibkan keikutsertaan siswa dan wali murid dengan biaya yang tidak sedikit.
Menurut keterangan beberapa wali murid, pihak sekolah memberikan tekanan agar semua siswa ikut serta dalam kegiatan tersebut, meskipun banyak orang tua merasa keberatan secara finansial. “Kami diminta membayar biaya yang cukup besar. Katanya wajib ikut atau tidak nya harus bayar sejumlah Rp400.000 per siswa kalaupun wali murid ikut juga sama harus bayar segitu,ujar salah satu wali murid yang enggan disebut namanya.team gabungan dari beberapa wartawan dan ormas mencoba untuk mengkonfirmasi langsung kepada pihak sekolah terkait,menurut keterangan yang disampaikan oleh Ibu Tri Putri Handayani selaku Kepala Sekolah SDN Marengan Daya 1 mengakui bahwa setiap siswa harus mengikuti program study tour ke luar kota sambil lalu mengadakan acara syukuran.
Kebijakan tersebut menuai sorotan dari berbagai pihak. Pemerhati pendidikan lokal menilai bahwa kegiatan study tour seharusnya bersifat opsional dan tidak boleh menjadi beban bagi peserta didik maupun keluarganya.salah satu media bertanya "bagaimana Bu nanti ketika terjadi sesuatu diperjalanan apakah siap pihak sekolah bertanggung jawab dan apakah ada asuransi jika terjadi kecelakaan? "saya meminta kepada semua wali murid untuk membuat surat pernyataan bahwa ketika terjadi sesuatu di tanggung masing-masing pak dan masalah urusan musibah semua g ada yang tau hanya bisa ber ikhtiar dan itu semua kita pasrahkan kepada Allah pak" jawab Ibu Tri Putri Handayani sebagai Kepala Sekolah.dari keterangan tersebut banyak menuai komentar dari masyarakat menyatakan
“Memaksakan wali murid untuk ikut serta dalam kegiatan di luar sekolah apalagi dengan embel-embel ‘wajib’, sangat tidak etis. Sekolah semestinya menjadi tempat pembinaan, bukan tempat pemaksaan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep pun diharapkan turun tangan menyelidiki kasus ini dan memastikan bahwa kegiatan sekolah tidak mencederai prinsip keadilan dan kesukarelaan dalam pendidikan.(
tim metro nasional)